Geo Politik Indonesia

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya kami dari pihak penyusun dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas Geopolitik Indonesia dalam bentuk makalah. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen sebagai bahan pertimbangan nilai.

Dalam penyusunan makalah ini, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu khususnya dari rekan-rekan sekelompok kami sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang kami alami dalam penyusunan makalah ini. Namun, berkat motivasi yang disertai kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat teratasi.

Semoga makalah ini, dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca. Dan apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan kiranya pembaca dapat memakluminya. Akhir kata dengan kerendahan hati, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan tugas ini. Sekian dan terima kasih

                                                Penyusun

                        

BAB I

PENDAHULUAN

Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya / kekuasaannya/ kewenangannya sehingga manusia kebingungan. Kebingungan inilah yang menimbulkan berbagai krisis terutama ketika terjadi krisis moneter yang sangat berdampak sangat luas, baik sekali di bidang politik dan paling mendasar sekali merubah moral dan perilaku manusia itu khususnya di dunia berkembang seperti Indonesia.

Dengan latar belakang dan Pertimbangan UUD Pendidikan No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang nenetapkan kurikulum wajib.

Maka Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menetapkan kurikuluim tingkat satuan pendidikan tinggi program diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah statistika dan atau matematika.

Berlatar belakang inilah maka Direktorat Jenderal Pendidikan Perguruan tinggi memutuskan dengan SK.No.43/DKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi ini semua di bentuk dengan tujuan agar tidak melenceng dari satuan ajaran dan akan mencapai sasaran dengan tepat sehingga membentuk karakter bangsa yang lebih baik.

Ini semua tidak lepas dari Pendidik-pendidik bangsa Indonesia yang harus mampu dan jeli dalam mengevaluasi perkembangan jaman, Preventip dalam memberikan ilmu atau memberikan bekal terhadap generasai muda untuk menangkal radikal bebas yang akan menghadang di kemudian hari.

Ini semua bukan hanya semata untuk para Pendidik juga tugas dari semua yang terlibat dalam pembentukan karakter bangsa semakin baik pendidikan dan pengembangan karakter terhadap generasi Muda maka akan semakin baik pula bangsa tersebut.

Adapun istilah lain “ Jika suatu kaum ingin berubah, maka kaum itu sendiri yang harus merubahnya”

Pendidikan Kewarga negaraan adalah suatu bidang kajian ilmu yang mempunyai obyek telaahan kebajikan dan budaya kewarga negaraan , menggunakan disiplin ilmu lain yang relevan dan dibentuk dalam bentuk kurikuler kewarganegaraan.

“Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,  mandiri,  menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab” ini adalah salah satu tujuan dari UUD Sisdiknas Pendidikan Nasional, sangat mulia sekali tujuan tersebut.

Dasar Nilai dan Pedoman berkarya bagi Lulusan Perguruan Tinggi adalah Pendidikan kewarganegaraan, yang mana implementasinya harus sejalan dengan apa yang ada di masyarakat yang tak lepas dari budaya masyarakat itu sendiri.

Aktualisasi dari pendidikan kewarganegaraan tersebut melahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional sekaligus Warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air .

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

                Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.

                Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakatnyapun berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut kemudian disatupadukan dan diselaraskan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini penting karena merekalah yang mempengaruhi identitas bangsa. Oleh karena itu nasionalisme dan integrasi nasional sangat penting untuk ditekankan pada diri setiap warga Indonesia agar bangsa IndonesiaT

 Tidak kehilangan Identitas. Diletak kan dalam konteks Indonesia, maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa.

Unsur-unsur identitas itu secara normatif, berbentuk sebagai nilai, bahasa, adat istiadat,Agama dan letak geografis.

KETERKAITAN GLOBALISASI DENGAN IDENTITAS NASIONAL

Dengan semakin seringnya Intensitas hubungan antar Negara dapat menyebabkan perpindahan  budaya maupun kejahatan yang terjadi di suatu Negara dapat terjadi pula di Negara yang lainnya. Ini dapat terjadi baik Perpindahan Budaya barat yang dengan tanpa sadar dapat mengkikis budaya daerah atau Negara itu sendiri (Identitas Nasional ) secara perlahan yang lama kelamaan akan musnah oleh pergeseran budaya tersebut. Apalagi dengan semakin canggihnya Tekhnologi dapat mempercepat pula punahnya budaya suatu bangsa/kaum.

Dengan kata lain jika kita tidak pandai-pandai mengevaluasi yang terjadi dengan keadaan yg terjadi maka  implikasinya terhadap generasi muda, akan berdampak luas bahkan akan merubah karakter/perilaku generasi muda tersebut maka hilanglah karakter bangsa itu.

Paham Nasionalisme atau kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total di abdikan langsung kepada Negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

Bahkan Negara ini terlahir dari hasil pergerakan Nasionalisme yang mana dapat memberikan semangat dan tekad yang kuat untuk menyatukan anak bangsa sehingga menghasilkan apa yang di cita-citakan. Sehingga Kolonial di Indonesia ini dapat di hancurkan bahkan Nasionalisme ini sebagai Identitas Nasional Kebangsaan yang melekat pada bangsa ini.

INTEGRASI  NASIONAL INDONESIA DAN IDENTITAS NASIONAL

Berbagai peristiwa sejarah di negeri ini telah menunjukkan bahwa hanya persatuan dan kesatuanlah yang membawa negeri Indonesia ini menjadi negeri yang besar. Besarnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tidaklah mengalami proses kejayaan yang cukup lama, karena pada waktu itu persatuan cenderung dipaksakan melalui ekspansi perang dengan menundukkan Negara- Negara tetangga.

Sangat berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang sebelum proklamasi tersebut telah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mewujudkan satu cita-cita yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).

Dilihat dari banyak ragamnya suku, bangsa, ras, bahasa dan corak budaya yang ada membuat bangsa ini menjadi rentan pergesekan, oleh karena itu para pendiri Indonesia telah menciptakan Pancasila sebagai dasar bernegara.

               Dilihat dari bentuknya Pancasila merupakan pengalaman sejarah masa lalu untuk menuju sebuah cita-cita yang luhur. Pancasila dilambangkan seekor burung Garuda yang mana burung tersebut dalam kisah pewayangan melambangkan anak yang berjuang mencari air suci untuk ibunya, sedangkan pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika berartikan berbeda tetapi tetap satu. Kemudian tergantung di dada burung tersebut sebuah perisai yang mana biasanya perisai adalah alat untuk menahan serangan perang pada jaman dulu, jadi kalau diartikan untuk menjaga integritas bangsa Indonesia baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar yaitu dengan menggunakan perisai yang didalam nya terkandung lima sila.

               Sukarno pada waktu itu mengenalkan ideologi Indonesia di luar negeri yaitu Pancasila. Panca berarti Lima dan sila berarti landasan atau dasar yang mana dasar pertama Negara Indonesia ini adalah berdasar Ketuhanan, kedua berdasar Kemanusiaan, ketiga persatuan , dan keempat adalah demokrasi, serta kelima adalah keadilan social.

Seringkali bangsa kita ini mengalami disintegrasi dan kemudian bersatu kembali konon kata beberapa tokoh adalah berkat kesaktian Pancasila. Sampai pemerintah juga menetapkan hari kesaktian pancasila tanggal 1 Oktober. Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya Pancasila hingga saat ini masih kuat relevansinya bagi sebuah ideology Negara seperti Indonesia ini.

Untuk itu dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI PEMBERYAAAN IDENTITAS NASIONAL

Suatu bangsa harus memiliki identitas nasional dalam pergaulan internasional. Tanpa national identity, maka bangsa tersebut akan terombang-ambing mengikuti ke mana angin membawa. Dalam ulang tahunnya yang ke-62, bangsa Indonesia dihadapkan pada pentingnya menghidupkan kembali identitas nasional secara nyata dan operatif.Identitas nasional kita terdiri dari empat elemen yang biasa disebut sebagai konsensus nasional. Konsensus dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Revitalisasi Pancasila harus dikembalikan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Karena ideologi adalah belief system, pedoman hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai (Sergent, 1981), Pancasila tidak perlu direduksi menjadi slogan sehingga seolah tampak nyata dan personalistik. Slogan seperti "Membela Pancasila Sampai Mati" atau "Dengan Pancasila Kita Tegakkan Keadilan" menjadikan Pancasila seolah dikepung ancaman dramatis atau lebih buruk lagi, hanya dianggap sebatas instrumen tujuan. Akibatnya, kekecewaan bisa mudah mencuat jika slogan-slogan itu tidak menjadi pantulan realitas kehidupan masyarakat.

Karena itu, Pancasila harus dilihat sebagai ideologi, sebagai cita-cita. Maka secara otomatis akan tertanam pengertian di alam bawah sadar rakyat, pencapaian cita- cita, seperti kehidupan rakyat yang adil dan makmur, misalnya, harus dilakukan bertahap. Dengan demikian, kita lebih leluasa untuk merencanakan aneka tindakan guna mencapai cita-cita itu.

Selain perlunya penegasan bahwa Pancasila adalah cita-cita, hal penting lain yang dilakukan untuk merevitalisasi Pancasila dalam tataran ide adalah mencari maskot. Meski dalam hal ini ada pandangan berbeda karena dengan memeras Pancasila berarti menggali kubur Pancasila itu sendiri, namun dari sisi strategi kebudayaan adalah tidak salah jika kita mengikuti alur pikir Soekarno, jika perlu Pancasila diperas menjadi ekasila, Gotong Royong. Mungkin inilah maskot yang harus dijadikan dasar strategi kebudayaan guna penerapan Pancasila. Pendeknya, ketika orang enggan menyebut dan membicarakan Pancasila, Gotong Royong dapat dijadikan maskot dalam rangka revitalisasi Pancasila.

LATIHAN

SOAL ESSAY

1. Pengertian Identitas Nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

2.  Unsur-unsur yang ada dalam Identitas nasional sebagai berikut :

Suku Bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif ( ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelaminnya.

Agama: Bangsa Indonesia di kenal sebagai masyarakat yang agamis agama yang tumbuh dan berkembang bahkan dihpuskannya istilah Agama tidak resmi.

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif di gunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingklungga yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak.

Bahasa adalah unsure pendukung identitas nasional yang lain dari unsure bunyi ucapan manusia dan dapat digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia

3. Latar belakang munculnya Identitas Nasional adalah di karenakan hilangnya nilai-nilai yang melanda masyarakat kita menyebabkan krisis multidimenasi yang mana menyadarkan kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional kita yang telah di tegaskan sebagai komitmen Konstitusional sebagaimaa di rumuskan oleh para pendiri Negara kita dalam Pembukaan UUD1945 yang intinya memajukan kebudayaan Indonesia.

4.  Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional adalah dengan semakin cepatnya perkembangan tekhnologi maka berubah pulalah budaya dan gaya hidup suatu bangsa tersebut. Dengan semakin sering seseorang bepergian ke luar negeri maka akan membawa budaya lain masuk ke daerahnya sehingga akan mempengaruhi budaya sekaligus merusak Identitas Nasional yang ada baik itu perubahan budaya maupun perubahan peningkatan Kejahatan baru ( Narkoba dll).

5.  Integrasi Nasional berkaitan dengan Identitas Nasional adalah Seringkali bangsa kita ini mengalami disintegrasi dan kemudian bersatu kembali konon kata beberapa tokoh adalah berkat kesaktian Pancasila. Sampai pemerintah juga menetapkan hari kesaktian pancasila tanggal 1 Oktober. Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya Pancasila hingga saat ini masih kuat relevansinya bagi sebuah ideology Negara seperti Indonesia ini, disini Pancasila adalah sebagai Identitas Nasional.

6. Karakteristik Paham Nasionalisme atau kebangsaan adalah merupakan bagian dari karakter atau kepribadian bangsa, yaitu nilai-nilai dan norma hidup yang memolakan perangai serta tingkah laku individu dalam kerangka kehidupan kolektifnya.

     Kepribadian bangsa terdiri atas beberapa unsur yaitu:

     1). Kebudayaan nasional,

     2). Identitas nasional,

     3). Etos bangsa,

     4). Nasionalisme.

7. Sejarah munculnya paham nasionalisme  atau kebangsaan adalah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total di abdikan langsung kepada Negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

Bahkan Negara ini terlahir dari hasil pergerakan Nasionalisme yang mana dapat memberikan semangat dan tekad yang kuat untuk menyatukan anak bangsa sehingga menghasilkan apa yang di cita-citakan. Sehingga Kolonial di Indonesia ini dapat di hancurkan bahkan Nasionalisme ini sebagai Identitas Nasional Kebangsaan yang melekat pada bangsa ini.

8. Keterkaitan Paham Nasionalisme yang mewujudkan konsep Identitas Nasional adalah dengan Menasionalismenya Paham Nasionalisme dapat menyebabkan terlahirnya suatu orde/ masa dimana hasil nasionalisme tersebut dapat di capai atau diwujudkan dari hasil bersama-sama, maka terlahirlah konseptual Identitas Nasional sebagai hasil dari pemersatu bangsa menuju masa depan yang hakiki, maka di tuangkan dalam UUD 1945.

9. Revitalisasi Pancasila adalah dikembalikan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

10. Langkah pemberdayaan yang ditempuh dalam rangka Pemberdayaan Identitas Nasional adalah sebagai berikut :

      - Revitalisasi sebagai manifestasi Identitas Nasional mengandung makna bahwa Pancasila kita letakan dalam keutuhannya dengan Pembukaan, diekslorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya yaitu :

         - Realitas : dalam arti nilai-nilai didalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi  objektif yang tumbuh dan berkembang dalam asyarakat kampus utamanya.

         - Idealitas dalam arti idealism yang ada didalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna  melainkan objektifitas sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah optimism para masyarakat guna melihat hari depat secara prospektif, menuju hari eso yang lebih baik melalui gerakan Revitalisasi Pancasila.

         - Fleksibilitas dalam arti Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sacral melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memnuhi kebutuhan jaman yang terus menerus berkembang, sehingga menimbulkan nilai hakiki yang actual, relevan serta semangat Bhineka Tunggal ika.

BAB V

DEMOKRASI INDONESIA

     

                Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi adalah hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yangs atu dan yang lain.

Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat di tarik dua buah asas pokok sebagai berikut :

a. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan, misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.

b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama

Intisari demokrasi sebagai system yang memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni :

1. Kedaulatan Rakyat

2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang di Perintah

3. Kekuasaan Mayoritas

4. hak-hak Minoritas

5. Jaminan hak Asasi Manusia

6. Pemilihan yang bebas dan Jujur

7. Persamaan di Depan hukum

8. Proses Hukum yang Wajar

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional

10. Pluralisme Sosial

11. Ekonomi dan Politik dan Nilai-nilai toleransi, Pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Menurut Robert A.Dahl ada delapan kondisi yang harus ada dalam proses demokratisasi sehingga terciptanya masyarakat madani yaitu :

a.       Kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi ( termasuk partai politik)

b.       Kebebasan menyatakan pendapat.

c.       Hak untuk memilih

d.       Hak untuk di pilih dalam Jabatan politik

e.       Hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan dukungan dan suara rakyat

f.        Hak untuk memperoleh Informasi dari berbagai sumber alternative.

g.       Pemilihan Umum yang teratur, jujur dan adil

h.       Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada suara yang diperoleh.

Kedelapan itu dapat diringkas menjadi tiga segmen , yaitu :

-          Kompetisi bersaing

-          Partisipasi Politik

-          Kebebasan berpolitik

Ciri-ciri Kondisi masyarakat Demokratis adalah:

1.       identifikasi suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokrasi.

2.       Konstitusi yang secara eksplisit yang menggambarkan dan membatasi otoritas pemegang kekuasaan.

3.       Partai-partai politik saling berkompetensi untuk memperoleh suara.

4.       Tanggung jawab seluruh pemegang keuasaan pada para pemilihnya, artinya semua pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat baik langsung ataupun tidak langsung.

5.       Keterlibatan langsung atau tidak langsung warga Negara di dalam proses pengembalian keputusan Politik.

6.       Hak memilih dan di pilih bagi kaum perempuan secara proforsional dan professional.

7.       Pemungutan Suara dalam Pemilihan umum dilakukan secara rahasia.

Landasan Pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia yaitu, bahwa dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain.Berdasarkan gagasan dasar itu dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut :

a. Pengakuan partisipasi dalam pemerintahan. Misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.

b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya tindakan Pemerintah untuk melindungi hak-hak manusia demi kepentingan bersama.

Adapu jenis-jenis Demokrasi yaitu :

1.       Demokrasi Langsung dalam demokrasi ini rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

2.       Demokrasi tidak Langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam hal ini demokrasi dijalankan oleh rakyat untuk  melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu, Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

3.       Demokrasi Perwakilan dengan system langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi Perwakilan.

4.       Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melaui referendum dan inisiatif rakyat.

Referendum di bagi menjadi 3 macam :

a)      Referendum Wajib

b)     Referendum tidak wajib

c)      Referendum Konsulatif

Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari :

1)     Demokrasi formal

2)     Demokrasi Material

3)     Demokrasi Campuran

Berdasarkan Prinsip Idiologi Demokrasi di bagi menjadi :

1)     Demokrasi Liberal

2)     Demokrasi Rakyat atau demokrasi Proletar

Berdasarkan wewenang dan hubuangan  antar alat kelengkapan Negara :

1)     Demokrasi Sistem Parlementer

2)     Demokrasi Sistem Pemisahan/pembagian kekuasaaan (Presidensial)

Keunggulan Demokrasi selain dengan cirri-ciri demokrasi diantaranya :

a)      Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat

b)     Akebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting dari pada kepentingan individu atau golongan.

c)      Kekuasaan merupakan amanat rakyat segala sesuatu yang di jalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat.

d)     Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam system kekuasaan Negara.

Pemerintahan Demokrasi sangat berbeda dengan Pemerintahan Oligarki sangat bertolak belakang disini oligarki yang berperan menjalankannya pemerintahan adalah segelintir orang/kelompok orang untuk kepentingan bersama diamana suara rakyat atau lembaga rakyat perwakilan di hapuskan/ditiadakan.

Mobokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh kelompokj orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat biasanya dipimpin oleh oaring yang mempunyai motivasi yang sama.

Masyarakat Madani salah satu system yang sangat di harapkan oleh rakyat manapun, dimana system politik ini berperadaban dalam pelaksanaanya demokrasi berdasarkan saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan antara Negara dan masyarkat yang berkeadilan dan bersandar pada kepautahan dan tundduk kepada hukum Konsep ini sangat beradab dan berbudaya.

Identitas Bersama Yang mempersatukan dalam system Politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan  seperti Bhineka Tunggal Ika. Dalam demokrasi penduduk atau warga Negara tetap memepertahankan keterikatannya dengan budaya, suku, sarah, ras, agama dan adat istiadat, tetapi juga terikat kepada dasar dan tujuan bersama.

Hubungan Kekuasaan dengan system Demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relative merata di antara kelompok-kelompok social dan lembaga-lembaga pemerintah. Terdapat siatuasi persaingan Kontrol antara kelompok yang satu dengan lain seperti lembaga legislative dan yudikatif mengontrol eksekutif dalam dekokrasi kekuasaan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hubungan Politik dan Ekonomi Pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan porsinya. Mekanisme pasar dibiarkan untuk mengatur kegiatan ekonominya tetapi dalam hal menyangkut hidup orang banyak pemerintha ikut mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi, redistribusi dan pengadaaan barang dan jasa. Diharapkan dengan tampilnya pemerintah dalam hal ini sebagai perwakilan untuk kepentingan bersama dapat mengatasi sega bentuk kecurangan dalam berekonomi seperti praktek monopoli persaingan tak sehat dapat di tanggulangi.

Pendidikan Demokrasi dibagi menjadi 3 bagian :

1)     Pendidikan demokrasi secara formal yaitu pendidikan yang melalui tatap muka, diskusi timbale balik, presentasi studi kasus untuk memberikan gambarab kepada siswa agar mempunyai kemampuan untuk cinta Negara dan bangsa, yang biasanya di lakukan di sekolah atau perguruan tinggi.

2)     Pendidikan Demokrasi secara Informal pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun dimasyarakat sebagai bahan aplikasi nilai demokrasi sebagi hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya, langsung dapat dirasakan hasilnya.

3)     Pendidikan Nonformal yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat lebih makro dalam berinterakti sebeb pendidikan di luar sekolah mempunyai variable maupaun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jika seseorang.

Dan yang penting sekali Pendidikan Demokrasi Mempunyai Visi sebagai wahana substantis, pedagogis dan social cultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip sikap dan keterampilakn demokrasi dalam diri warga Negara melalui pengalaman hidup.

              Juga tak kalah pentingnya Pendidikan Demokrasi mempunyai Misi yang mana Memfasilitasi Warga Negara untuk mendapatkan akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan.

Latihan

Jelaskan Soal-soal berikut ini :

1. Demokrasi adalah salah satu system / cara pemerintahan yanga da di muka bumi  ini yang mana warga Negara/masyarakat /rakyatnya ikut berpartisipasi dalam menentukan keputusan kepemerintahan  dengan jalan Pemilu.

2. Demokrasi jaman Orde lama merupakan pemerintahan yang sangat labil dan dengan tidak siapnya undang-undang pendukung demokrasi yang mengakibatkan arah demokrasi tidak terencana dan tertata dengan baik, berjalannya demokrasi terseok-seok menyebabkan pemerintah harus memacu dengan para pakar/negarawan unsure-unsur yang terlibat lainnya untuk membentuk perundang-undangan yang mana akhirnya terselenggara juga pemilu pertama setelah kemerdekaan dan disitulah rakyat mulai membuka mata dan begitu pentingnya alam demokrasi.

      Demokrasi Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan system presidensial. Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Landasan system ini adalah pancasila,UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 45 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin.

Namun dalam kenyataannya presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga yang lain.

      Demokrasi Reformasi merupakan Masa demokrasi pancasila pada Era Reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga Negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif . Berlangsung mulai dari bulan Mei 1998 sampai dengan sekarang.

Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol dan menjadi nafas baru buat indonesia.

Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi
1.Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai

        lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
2.Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan   

        yudikatif.
3.Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang

        multipartai.

3. Perubahan yang sudah terjadi dalam era reformasi adalah sebagai berikut :

-  Dilihat dari sisi hokum penyamarataan hukum dalam berkeadilan mulai berangsur membaik dan Tanpa Pandang Bulu.

-  Dilihat dari segi pembangunan adanya peningkatan walaupun ada penyelewengan-penyelewengan dana/anggaran Negara oleh oknum penyelenggara Negara maka lahirlah lembaga maupun non  lembaga pengawasan yang tujuannya untuk mengawasi dan memantau kegiatan bernegara terhadap penyelenggara Negara.

-  Reformasi dalams egala bidang dapat membawa perubahan yang sangat signifikan bahkan samapai kebablasan dimana reformasi atau perubahan yang sangat berlebihan yang akhirnya menghancurkan bukannya memperbaiki yang kurang baik bahkan rakyat sendiri yang kena imbasnya.

4. Aspek yang terkandung dalam Demokrai Apncasila abagai berikut :

      1. Aspek Formal : Faham demokrasi menunjukan cara partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan, yakni dengan mempergunakan demokrasi perwakilan (Indirect democrazy) rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan/ penyelenggara Negara melalui wakil rakyatnya yang duduk menjadi anggoata Badan Perwakilan rakyat.

      2. Aspek material : Penegasan dan pengakuan bahwa manusia sebagai mahluk Tuhan mempunyai harkat dan martabat yang sama, manusia bukan sebagai obyek tapi sebagai subyek oleh karena itu manusia mempunyai kesamaan derajat baik itu dimuka hukum maupun memperoleh kesempatan hokum. Adanya pengakuan terhadap rakyat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan membawa konsekuensi adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban asasi.

      3. Aspek normative : berdasar kepada norma-norma persatuan dan solidaritas serta keadilan persatuan berarti menghendaki adanya saling keterbukaan antara warga Negara dengan penguasa Negara

5. Hubungan demokrasi dengan (Civil Society) adalah Demokarsi dalam suatu pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengankeinginan rakyat, maka harus ada civil society atau lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbagi kekuasaan Negara dimana pemerintahan tidak bisa berlebihan/sedikit dalam memberikan pelayanannya kepada rakyat dan rakyat juga tidak terbentuk jika tidak ada pemerintahan. Jadi intinya saling mengotrol dan saling mengawasi dalam perjalanannya demokrasi itu agar tercipta suatu keharmonisan dalam bernegara yang baik.

6. Hubungan Demokrasi dengan masyarakat madani adalah gagasan dalam kewarganegaraan yaitu perjuangan untuk persamaan hak-hak dasar, khususnya hak-hak sipil, hak politik, hak sosial ekonomi dan cultural.

7. Yang mempengaruhi masyarakat Madani di Indonesia adalah Modernisasi di segala bidang dengan tumbuhnya kaum terpelajar dan golongan Profesional maka dimungkinkan munculnya kesadaran dalam berpolitik untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan dan membentuk sebuah masyarakat.

8. Perbuatan atau sikap yang pelaksanaanya mencerminkan nilai demokrasi dalam kehidupan kampus yaitu sebagai social cultural untuk membangun cita-cita, prinsip-prinsip, sikap dan keterampilan demokrasi dalam diri warganegara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi di bergai segi juga sebagai sumber informasi yang jelas baik teori atau praktek dalam berbagai konteks kehidupan serta memiliki wawasan yang luas dan memadai, sehingga bisa dikatakan sebagai sumber ilmu dan sumber informasi kepada masyarakat luas tentang demokrasi.

---------------------------------ooooo00000000ooooooo--------------------------------------------

BAB VIII

GEOPOLITIK INDONESIA

             Geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik.

“Geo” artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya.

Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Maka, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu negara.

Geopolitik Indonesia adalah Wawasan nusantara merupakan cara Pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan Lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamaan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia ajaran yang di yakini kebenarannya oleh  seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan ketuputsan san perbuatan bagi penyelenggara Negara dipusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme di segala aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan yang lain.

Asas wawasan Nusantara kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara dan diciptakan  demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia.

Asas ini terdiri dari kepentingan, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepekatan bersama demi terpeliharannya persatuan dankesatuan dalam kebhinekaan.

Sasaran Implementasi  Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan arahan pedoman, acuan dan tuntutan bagi setiap individu bangsa dan Negara kesatuan Republik. Sehingga Penerapan wawasan nusantara tercermin dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara kesatuan RI daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sekaligus menjadi pola dasar dalam berpikir bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Prospek Implementasi Geopolitik factor-faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh Negara maju dengan kekuatandalam segala aspek global. Untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut perlu adanya pertahanan dengan memberdayakan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Peranan wawasan Nusantara dalam Geopolitik Indonesia adalah:

-          Mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi selaras segenap aspek kehidupan nasional.

-          Menumbuh dan mengembangkan rasa tanggungjawab atas pemanfaatan lingkungan.

-          Menegakan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.

-          Merentangkan hubungan Internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia.

Geopolitik  Indonesia dalam kedudukan wawasan nusantara adalah :

·         Doktrin dasar yaitu himpunan yang diajarkandan dianjurkan dan di terima sebagai kebenaran untuk dijadikan pedoman melaksanakan kegiatan dalamupaya mencapai tujuan nasional.

·         Doktrin dasar adalah timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah

·         Paradigma kehidupan nasional :

-       Pancasila sebagai Filsafat Negara

-    UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara

-       Wawasan Nusantara dan kesatan nasional :

      Doktrin pengaturan kehidupan nasional.

LATIHAN :

1. Implementasi Politik strategi nasional di era Orla adalah sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia berbagai hal berkenaan dengan hubungannegara dan masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berkeinginan kuat agar system Politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan  Kesejahteraan Umum dan ikut mencerdaskan dalam perdamaian dunia. Dengan belum siapnya UUD yang mengatur Pemilu dan Instabilisasi akibat pemberontakan dan silih bergantinya kabinet, Mengakibatkan Pemilu sampai tahun 1950 belum dapat diselenggarakan dengan baik.

-          Era Orde baru Pemilu dapat terselnggara dengan baik selain UUD yang sudah mendukung juga ada pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya tetapi kekuasaan rakyat tidak bisa berbuat banyak kurang transparansi, pemerintahan seringnya berbuat represif terhadap rakyat penguasa dapat mengatur segala keinginanya dengan berbagai cara demi kepentingan kelompok atau pribadi.

-          Era Orde Reformasi adalah era dimana segala puncak kekesalan rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa tidak di akomodirnya suara rakyat maka rakyat mengambil tindakan lain yaitu dengan mengadakan demo, yang ujung-ujungnya anarkis mengakibatkan kerugian dimana-mana penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran disitulah kuasa rakyat mulai terlihat sangat menakutkan. Yang tadinya hanya untuk memperbaiki pemerintahan tapi dengan segala dalih reformasi akhirnya menghancurkan segala-galanya pemerintahan, ekonomi, rakyat dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan reformasi kebablasan yang sangat merugikan segenap pihak, mudah-mudahan menjadi bahan untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi .. Amin.

-           

2. Hubungan antar gatra dalam wawasan Nusantara adalah sangat jelas sekali dengan delapan aspek yang berhubungan dalam konsep ketahanan nasional ini saling berkaitan secara utuh menyeluruh, hubungan tata laku masyarakat dan merupakan suatu system kehidupan nasional. Hubungan antar gatra baik Tri Gatra maupun Panca gatra merupakan hubungan timbal balik yang erat dan kait  mengkait dalam arti saling mempengaruhi dan ketergantungan yang serasi dan seimbang, jika ada perubahan dalam salah satu gatra maka mempengaruhi gatra yang lainnya.

3. Konsep NKRI yang di tonjolkan dalam naskah Revisi UU no.22 tahun 1999 tentu membawa Implikasi terhadap desain desentralisasi, otonomi daerah hubungan pusat dengan daerah hingga akuntabilitas pemda bahkan penguatan NKRI cenderung Negara pada penegasan hierarki dan reduksi terhadap otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak dipahami sebagai pengakuan terhadap daerah dan pembangunan kekuasaan, kewenangan tetapi penyerahan wewenang penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk menjadi urusan daerah dalam kerangka NKRI, maka NKRI mengharuskan desentralisasi untuk memelihara integrasi nasional    ( persatuan dan kesatuan) tanpa di ganggu separatism, maupun demokrasi local yang kebablasan.

4. Evaluasi atau analisa Praktek Otonomi daerah  yaitu otonomi daerah bisa di berikan keleluasaan daerah dalam pengelolaan wilayah yang di tandai dengan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan budaya setempat sehingga menimbulkan dampak positip dengan mengangkatkan budaya-budaya lokal atau kedaerahan sehingga membentuk karakter daerah tersebut. Sehingga bisa menambah dalam aset kepariwisataan daerah tersebut dengan menggali budaya-budaya yang lainnya.

-          Kurangnya Kontrol Pusat terhadap daerah dalam pelaksanaan pembangunan dengan tidak melihat tujuan nasional pembangunan yang dicanangkan pemerintahan pusat sehingga daerah kurang mendukung program-program yang digulirkan dari pusat ke daerah.

-          Penyalah gunaan wewenang/Anggaran oleh pimpinan daerah dalam pengembangan wilayahnya  guna kepentingan pribadi atau golongan dalam segala bidang sehingga tujuan-tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek pemerintahan secara nasional tidak terlaksana dengan baik dengan dalih menggali potensi daerah dengan melupakan aspek-aspek tujuan nasional.

Pada Intinya Pusat harus lebih rinci dalam pemberian kewenangan daerah untuk pengelolaan daerahnya sehingga tidak menggangu program-program yang ada atau sedang berjalan tidak bertabrakan dengan program yang ada di daerah sehingga dapat mengakibatkan kerancuan. Sehingga anggaran yang sudah di keluarkan oleh pemerintah daerah mubajir/percuma karena ada program dari pusat dengan kriteria yang sama program didaerah mengakibatkan pemborosan biaya.

5. Keberadaan Pulau-pulau yang tidak berpenghuni  yang harus dilakukan pemerintah terhadapnya adalah memperjelas status pulau-pulau kecil tersebut masuk ke hukum wilayah  mana jika termasuk wilayah Indonesia maka harus di berdayakan seperti sumber-sumber alam yang ada segera di eksploitasi karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan perekonomian setempat. Dan Pemerintah harus bersikap adil terhadap pembangunan wilayah-wilayah perbatasan karena dengan wilayah perbatasan Negara lain infrastrukturya sangat jauh di bandingkan dengan Negara tetangganya.Masyarakatnya lebih nyaman bersekola dan berkegiatan ekonominya kenegara lain. Ironis sekali memang ada di perbatasan tidak ada sarana pendidikan sampai warga Negara Indonesia sekolah ke Negara tetangga atau memilih sekolah di Negara tetangga karena fasilitas dan segalanya lebih baik dari negeri sendiri.

6.  Good Governance hubungannya dengan pemberian otonomi daerah adalah sangat berhubungan kenapa? Karena dengan pelayanan Public yang baik tentunya yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, di perlukan adanya reformasi kelembagaan dan reformasi managemen Public. Seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik structural maupun infrastrukturnya. Dan yang menyangkut reformasi manajemen public, organisasi sector public perlu beberapa praktek dan teknik manajemen yang di terapkan sector swasta dengan mendukung Good Governance maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan system pengelolaan dilakukan secara transparansi yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

----------------------------------------ooooooo0000oooooooo----------------------------------------